Pemerintah Jepang akan menggunakan cadangan devisanya dan memberikan kepada Japan Bank for International Cooperation untuk membiayai dan membantu eksportir serta meningkatkan kembali ekspor yang sempat anjloknya. JBIC merupakan bank penyedia kredit bagi eksportir.
Para pelaku pasar menilai bahwa langkah pemerintah Jepang untuk memberikan bantuan pendanaan kepada eksportir merupakan sinyal bahwa mereka “menyerah” melakukan intervensi untuk berusaha memadamkan gairah apresiasi yen. Sebelumnya Menkeu Jepang telah melakukan intervensi ke pasar valas guna menekan penguatan yen. Akan tetapi langkah tersebut tidak banyak membantu. Yen saat ini justru makin menguat di tengah tingginya permintaan terhadap mata uang safe haven.
Yen mengalami kenaikan tajam dan mencapai posisi paling tinggi sejak akhir Perang Dunia II seiring dengan memburuknya ekonomi global dan bencana alam yang mengguncang Jepang pada tanggal 11 Maret lalu. Sebagai mata uang safe haven, yen diburu oleh para investor di tengah kondisi ekonomi yang dipenuhi ketidakpastian saat ini.
Langkah pemerintah Jepang ini dapat diartikan bahwa eksportir diharapkan dapat mengatasi secara mandiri dampak dari apresiasi yen, meskipun memang disediakan dana bantuan pembiayaan yang lebih besar. Akan tetapi pesan dari kebijakan ini adalah untuk tidak mengandalkan intervensi ke pasar valas guna memperbaiki ekspor.
Noda menyatakan bahwa tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menggiatkan sektor swasta untuk menukarkan yen ke dalam mata uang lain, mendukung eksportir terutama perusahaan kecil dan menengah dan menjaga ketersediaan sumber daya energy bagi masyarakat Jepang, serta membantu perusahaan-perusahaan Jepang untuk membeli bisnis di luar negeri.
Skeptisme Terhadap Kebijakan Jepang
Di satu sisi Bank of Japan memuji langkah kebijakan yang dikeluarkan kementerian keuangan Jepang tersebut, menyatakan bahwa langkah ini akan “berimbas kepada stabilitas” pasar valas. Akan tetapi kalangan investor pada umumnya tidak terlalu menganggap penting kebijakan tersebut. Mereka berpendapat bahwa dampak dari apresiasi yen jauh lebih besar dan sulit dihadapi meskipun pemerintah Jepang menyediakan moda pembiayaan bagi eksportir.
Sebelumnya Moody’s Investor Service memutuskan untuk menurunkan rating obligasi pemerintah Jepang. Moody’s menurunkan rating tersebut satu peringkat ke possii Aa3. Alasan dari penurunan tersebut adalah karena deficit anggaran yang makin membengkak di Jepang dan utang yang makin membesar sejak krisis dan resesi global tahu 2009 lalu.
Sebelumnya pada bulan Mei lalu Moody’s telah memperingkatkan kemungkinan penurunan rating kredit di Jepang di tengah kekhawatiran bahwa melambatnya pertumbuhan ekonomi yang diperparah dengan kurangnya aspirasi politik untuk memperbaiki ekonomi akan mengakibatkan utang Jepang mengalami kenaikan yang di luar kendali. Saat ini utang pemerintah Jepang telah membengkak ke level 10 triliun dolar, dua kali lipat dari GDP Negara tersebut.
Moody’s menyatakan bahwa ada beberapa factor yang membuat Jepang kesulitan untuk membendung pertumbuhan rasio utang terhadap GDP-nya, sehingga pemotongan rating tersebut menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan. Factor tersebut di antaranya adalah bencana alam gempa dan tsunami serta krisis nuklir setelahnya yang mengakibatkan kehancuran fatal infrastruktur di beberapa kota di Jepang.
Meskipun demikian usai pemotongan rating tersebut Moody’s menyatakan bahwa outlook rating kredit Jepang saat ini berada dalam kondisi stabil, artinya belum ada lagi kemungkinan untuk pemotongan rating lanjutan. Menurut Moody’s pilihan investor dalam negeri yang masih condong kepada obligasi pemerintah Jepang akan mampu memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk memperoleh pembiayaan dengan harga murah karena suku bunga di Jepang merupakan yang paling rendah di dunia.
Pemotongan rating kredit Jepang tersebut sejalan dengan keputusan S&P yang telah lebih dulu menurunkan rating kredit Jepang menjadi AA (skala keempat tertinggi dalam perhitungan S&P) pada bulan Januari lalu.